Rencana pemberlakuan pemblokiran IMEI ponsel ilegal atau black market banyak ditanggapi negatif oleh masyarakat. Tapi pemerintah punya maksud baik lainnya selain mendukung industri ponsel dalam negeri. Apa itu?
Nantinya pemerintah akan mengupayakan melakukan penguncian ponsel yang ada di Indonesia dengan kode IMEI jika terjadi tindak kejahatan. Masyarakat yang merasa ponselnya hilang atau dicuri, bisa langsung melapor ke polisi untuk diproses.
Baca juga:
- Ini Nasib Ponsel BM atau Ilegal Setelah 17 Agustus
- Situs Cek IMEI Kemenperin Down, Ini Cara Cek Smartphone Resmi atau Ilegal
- Takut Diblokir? Ini Cara Cek IMEI Semua Smartphone Resmi dan Ilegal!
Dikatakan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail, nantinya ponsel tersebut bisa dikunci, sehingga tak bisa memakai jaringan seluler.
“Nanti berdasarkan laporan itu, IMEI atau HP tersebut tidak bisa digunakan lagi walaupun menggunakan SIM Card manapun, kata Ismail.
“Orang yang mencuri HP juga mikir-mikir, buat apa (mencuri) karena nggak bisa di SIM Card mana pun,” tambahnya.
Ponsel yang hilang ini kemudian tidak bisa menggunakan jaringan operator seluler apapun setelah IMEI ponsel teridentifikasi bukan berada di pemilik ponsel karena hasil curian.
Dengan demikian hal ini bisa berimbas pada tingkat kejahatan pencurian ponsel yang berpeluang akan berkurang.
Seperti yang kita ketahui, pemerintah tengah menggodok peraturan baru untuk memblokir ponsel ataupun HP ilegal yang ada di Indonesia Pemerintah nantinya akan mendeteksi smartphone ilegal melalui software yang bernama Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS).
Nantinya, data IMEI yang ada di ponsel akan dicocokan dengan yang ada di Kemenperin dan oleh operator seluler. Jika tak cocok, jaringan seluler di ponsel tak bisa digunakan. Namun untuk pengguna yang saat ini masih menggunakan smartphone ataupun ponsel ilegal, akan diberikan pemutihan.
Rencananya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masing-masing akan menandatangani peraturan menteri terkait pemblokiran IMEI ini pada 17 Agustus mendatang.
via detikcom
