Seperti yang kita tahu sosial media TikTok pada saat ini sedang dalam masa krisis, dimana pengadilan di amerika membuat sebuah keputusan yang berpotensial melarang TikTok beredar. Tetapi, sepertinya pemerintah Tiongkok tidak kehabisan akal dimana kabar terbaru mereka akan menjual aplikasi tersebut kepada Elon Musk agar aplikasi tersebut masih bisa beredar di pangsa Amerika.
Baca Juga:
- (Review) Game Hitman Snipers: The Shadows Masih Mempunyai “Taste” yang Sama Dengan Pendahulunya
- (Review) Game Puzzle Quest Coba Peruntungan Masuk Free-to-Play, Langkah Blunder?
Donald Trump Turut Campur Tangan?
Seperti yang diberitakan oleh Bloomberg dimana pemerintah Tiongkok secara resmi masih berusaha agar kepemilikan TikTok tetap berada dibawah ByteDance. Akan tetapi, ini akan sangat sulit diwujudkan apalagi ada keputusan yang telah dibuat pengadilan Amerika. Melihat hal itu, pemerintah Tiongkok mencoba mencari jalan berbagai alternatif yang mana salah satunya adalah kemungkinan akusisi oleh Elon Musk, yang bisa dibilang adalah aliansi paling dekat dengan presiden Donald Trump.
Dengan pengguna aktif sebanyak lebih dari 170 juta pengguna di Amerika Serikat TikTok akan sangat membantu sisi periklanan pada sosial media X ( dulu Twitter). Selain itu, Elon Musk yang mempunyai perusahaan Artificial Inteligence yang bernam xAI dapat memanfaatkan data yang dihasilkan oleh TikTok. Ya, ini adalah salah satu skenario yang dibahas pada belakangan ini di sosial media, termasuk di dalam platform X milik Elon Musk.
Namun, diskusi ini masih dalam tahap awal, dan masih belum ada kesepakatan yang dicapai oleh semua pihak. Masih belum jelas juga seberapa besar perkembangan yang telah dicapai oleh ByteDance dan Elon Musk. Ketika disinggung tentang hal ini, baik ByteDance maupun Elon Musk telah menyanggah laporan tersebut dan menyebutnya dengan “fiksi belaka”.
Sementara itu, Pengadilan Amerika Serikat masih mempertimbangkan undang-undang yang dapat memaksa penjualan dan pelarangan TikTok di Amerika Serikat karena isu keamanan nasional. Di sisi lain presiden Amerika Serikat Donald Trump telah meminta penundaan terkait pelaksanaan undang-undang tersebut dan sedang mencari berbagai solusi teknis maupun politik setelah dia resmi menjabat sebagai presiden.
